SKRIPSI HUKUM S-1



Dibawah ini kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,
jika anda ingin memiliki Skripsinya Lengkap
(dari bab awal sampai akhir termasuk daftpstka)
dengan Judul Dibawah ini dlm format(Ms.Word)
Silahkanhub.08563056386(pak eko)(SMS aja)
anda hanya mengganti ongkos pengetikan MURAH(150rb/judul, kecuali Tesis)
pembayaran melalui transfer antar BANK, pengriman via email.
Caranya berkas akan kirim duluan via email anda tetapi berpassword, setelah anda melakukan pembayaran, maka password akan dikirim via sms ke no.hp anda.
JUDUL SKRIPSI HUKUM
www.tokomadura.co.id
JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM TATANEGARA
  1. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENGAWASAN HAKIM OLEH KOMISI YUDISIAL  PASCA KELUARNYA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS UU NO. 22 TAHUN 2004. (S-1)
  2. PERAN DPR DALAM PENGANGKATAN DUTA BESAR RI SETELAH PERUBAHAN UUD 1945. (S-1)
  3. PELAKSANAAN PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL BERDASARKAN UU NO. 43 TAHUN 1999  DI KEJAKSAAN NEGERI SEMARANG. (S-1)
  4. (khusus ini harga 200rb)EKSISTENSI KEBIJAKAN DAERAH YANG DEMKORATIS DALAM SISTEM PEMERINTAHAN YANG BERSIH BEBAS DARI KORUPSI, KOLUSI, DAN NEPOTISME. (S-2 *TESIS)
  5. (khusus ini harga 200rb)IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALUYANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH. (S-2 *TESIS)

JUDUL-JUDUL SKRIPSI HUKUM PIDANA
  1. PERANAN VISUM ET REPERTUM DALAM PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA PADA TAHAP PENYIDIKAN ( STUDI DI KEPOLISIAN RESORT KOTAMADYA MALANG )
  2. TINJAUAN TENTANG PENCABUTAN KETERANGAN TERDAKWA DALAM PERSIDANGAN DAN IMPLIKASI YURIDISNYA TERHADAP KEKUATAN ALAT BUKTI (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KELAS IA SURAKARTA)
  3. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PHEDOFILIA
  4. KODE SUMBER (SOURCE CODE) WEBSITE SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM TINDAK PIDANA TERORISME DI INDONESIA (STUDI KASUS WEBSITE ANSHAR.NET)
  5. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  6. PERANAN PENYIDIK DALAM MEMBANTU PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOBA (STUDI DI POLRES D.I YOGYAKARTA)
  7. TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENAHANAN ATAS AUNG SAN SUU KYI OLEH PEMERINTAH MYANMAR MENURUT INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL AND POLITICAL RIGHTS
  8. EKSISTENSI GRASI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
  9. (khusus ini 200rb)PENERAPAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DALAM KUHP DAN UU RI NO 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KOTA KEDIRI)

JUDUL – JUDUL SKRIPSI HUKUM PERDATA
  1. PELAKSANAAN PEMBERIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN PADA PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BADAN KREDIT KECAMATAN TENGARAN KABUPATEN SEMARANG
  2. PENENTUAN PENCIPTA ATAS LAGU “23 JULI” DAN PENYELESAIAN SENGKETANYA (STUDI KASUS SENGKETA ANTARA PIHAK THOMAS “GIGI” DAN DJ. RIRI MELAWAN PT. RAPI FILMS)
  3. PENGADAAN TANAH BAGI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM SEJAK BERLAKUNYA KEPPRES NOMOR 55 TAHUN 1993 DI KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SLEMAN(STUDI KASUS DAERAH TINGKAT II KABUPATEN SLEMAN)
  4. PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)
  5. PERJANJIAN KERJASAMA PEMBIAYAAN PEKERJAAN SITE AKUISISI (SITAC) PT EXCELCOMINDO PRATAMA TBK ANTARA PT BOER PROPERTI INDONESIA DENGAN PT LARAS SURYA MANDIRI
  6. BENTUK DAN PELAKSANAAN PELINDUNGAN KERJA BAGI PEKERJA/BURUH PADA DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM (STUDI KASUS DINAS KEBAKARAN KOTA MATARAM)
  7. PERJANJIAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI KAPAL LAUT MENGGUNAKAN CONTAINER ANTARA PT. DJAKARTA LLOYD DENGAN PT. ZAMRUD KHATULISTIWA
  8. ANALISA HUKUM ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR  MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM DAGANG

CONTOH PENULISAN TESIS NYA:
no.5 hukum tatanegara S-2
IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KOTA PALU
YANG BERORIENTASI BAGI KEPENTINGAN MASYARAKAT DALAM MENUNJANG OTONOMI DAERAH

ABSTRACT
Ratnawati Latief. The Implementasion Of Regional Regulation of Palu City Oriented  for the  community  Interest in  Supporting the Regional Autonomy (Under the supervision of muh. Guntur Hamzah and Muh. Yamin Nahar).
This research aimend at finding out if regional regulations, especially tax and original contribution related to original real income have fulfilled the criteria for creating proper regional regulation. By looking at the requirements of creating a regional regulation starting from the preparation of regional regulation up to the legitimating and regulating the regional paper of Palu City. Method used in thus thesis writing was normative study with the stressing on normative juridical approsch, that was an approach based on the regulations. The result of this research shaw that the regional regulations of Palu City was regenerally arranged based on the community vision and mission without preceded by the arrangement of academic text and the community did not involve directly in the making of the draft of regional regulations, especially those related to tax or retribution in which the community became the subject/object of it. As the result, the arranged regional regulations have not reffered fully to requirements of making Palu City that have been cancelled by the central government.

DAFTAR  ISI.
Halaman  Judul………..……………………………………………….........................i
Halaman Pengajuan ……….………………,………………………………………….ii

Halaman Persetujuan  Pembimbing………….……………………………………....iii

Kata Pengantar ………………………………………..……………………………….iv

Abstrak ……………………………………………………………..…………………..vii

Abstrack …………………………………………………………………..…………...viii

Daftar Isi ………………………………………………………………………..……....ix

BAB I       PENDAHULUAN  …..……………………….…………........................... 1
               
       A. LatarBelakang  ……...……………………................................…..    1 
       B. Rumusan Masalah .,  ………………………….................................  9
      C.TujuanPenelitian ………………..……………................................…  9
       D. Kegunaan Penelitian …….....................…………....,,,……………..10


BAB  II     TINJAUAN PUSTAKA  .….....……………….....................…………….11
       A. Bentuk Negara Kesatuan .....………………...................................11
       B. Kewenangan Daerah    ….…………………...............................….16
       C. Pemencaran Kewenangan..   ……………..…............................... 27
        D. Tata Cara Pembuatan Peraturan Daerah .....................................36
       E. Kerangka Pikir ….…………...………………...................................39              
        F. Skema Kerangka Pikir ………......................………………………. 42

BAB  III     METODE  PENELITIAN….......………..…………............................... 43
A.    Lokasi Penelitian       .... ...................   ..………………..………...   43
B.    Bentuk dan Pendekatan Penelitian  ....................... …………….   43
C.    Sumber Data Penelitian …...............………………...................… 43
D.    Definisi Operasional ….....………………………......................……44

BAB IV     PEMBAHASAN/HASIL PENELITIAN .................................................48

 A.  Penerapan Asas-asas Pembuatan Peraturan Daerah
       yang baik dalam menunjang otonomi daerah di Kota
       Palu .............................................................................................48
 B. Urgensi Peraturan Daerah Kota Palu...........................................  82

BAB  V   P E N U T U P.......................................................................................94
    
A.    Kesimpulan......................................................................................94

B.    Saran...............................................................................................95

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................97

CONTOH PENULISAN SKRIPSINYA:
 no.4 hukum perdata
PERUBAHAN PERJANJIAN KERJA TERHADAP STATUS PEKERJA WAKTU TERTENTU SETELAH KENAIKAN UPAH (STUDI KASUS PT.KARYA BINA BERSAMA)
ABSTRAK
(A) Nama         :
(B) Judul           : Perubahan Perjanjian Kerja Terhadap Status Pekerja Waktu Tertentu Setelah Kenaikan Upah (Studi Kasus PT.Karya Bina Bersama).
(C) Halaman         : vi + 72 + lampiran + 2006.
(D) Kata kunci     : Perjanjian Kerja, Hukum Perburuhan.
(E) Isi             :
PT.Karya Bina Bersama adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan ekspor maupun impor produk-produk karet dan telah beroperasi selama 10 tahun. PT.Karya Bina Bersama mempunyai pekerja yang berstatus pekerja waktu tidak tertentu dan juga pekerja waktu tidak tertentu. Para pekerja waktu tertentu menuntut kenaikan upah pada pengusaha karena penghasilan pekerja tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari pekerja yang disebabkan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Setelah pengusaha menaikkan upah para pekerja waktu tertentu, dilakukan perbaruan perjanjian kerja pada para pekerja sebelum berakhir perjanjian kerja tersebut. Bagaimana perubahan perjanjian kerja terhadap pekerja waktu tertentu setelah kenaikan upah? Penulis meneliti masalah tersebut dengan menggunakan metode penelitian hukum empiris. Dari hasil wawancara penulis, diketahui bahwa pembaruan perjanjian kerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan karena belum berakhirnya perjanjian kerja yang lama. Dan menurut ketentuan Pasal 59 ayat (7) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan seharusnya para pekerja waktu tertentu PT. Karya Bina Bersama berubah status menjadi pekerja waktu tidak tertentu. Sebaiknya PT. Karya Bina Bersama tidak membuat perjanjian kerja waktu tertentu yang baru, meskipun dinaikkan upah pokok para pekerjanya. Perjanjian kerja waktu tertentu baru dapat diperbarui setelah melewati 30 (tiga puluh) hari berakhirnya perjanjian kerja yang lama.
(F) Acuan       : (1977-2003).
(G) Pembimbing
(H) Penulis

DAFTAR ISI
halaman
KATA PENGANTAR ...................................................................               i
ABSTRAK ………………………….……………………….…...           iii
DAFTAR  ISI ………………………………………..…………...           iv
DAFTAR SINGKATAN …………………………………………              vi
BAB I PENDAHULUAN ………………………………………..           1
A.    Latar Belakang………………………………………...             1
B.    Permasalahan………………………………………......           8
C.    Tujuan dan Kegunaan Penelitian……………………....           8
D.    Kerangka Konseptual………………………….……….              9
E.    Metode Penelitian……………………………….……..          11
F.    Sistematika Penulisan………………………...…….….          12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA …………………….....................        13
A.    Pengertian Hubungan Kerja………………………..……      13
B.    Perjanjian Kerja…………………………………...…...         14
C.    Kewajiban Pekerja………………………....…..............         21
D.    Kewajiban Pengusaha…….........…………………..…..         21
E.    Perselisihan Perburuhan…………………………..…....         23
F.    Upah…………………………………………………….           27
BAB III DATA HASIL PENELITIAN………………................          37
A.    Sejarah Berdirinya PT.Karya Bina Bersama…...……...          37
B.    Struktur Organisasi………………………………...…..          38
C.    Sistim Upah Pada PT.Karya Bina Bersama……...……          42
 BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN……………………....          62
BAB V PENUTUP……………………………………...……..….          70
A.    Kesimpulan………………………………………..…..          70
B.    Saran……………………………………………...…....          71
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara,  kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara, kumpulan judul Skripsi Hukum Pidana, Perdata & Tatanegara